Politik Sebagai Tertuduh : Mengurai Ketegangan Politik Dakwah

Judul di atas tampak ambigu. Apakah ketegangan antara politik dengan dakwah ? Atau ketegangan yang terjadi dalam politik dakwah ? Atau memang ketegangan dalam kedua maksud itu ? Pembaca dapat menilai sendiri dari uraian berikut.

Tarbiyah sudah tidak seperti dulu lagi…kering
Ukhuwah sudah tidak seperti dulu lagi .. hambar
Dakwah sudah tidak seperti dulu lagi ..tidak menyentuh

Pernah dengar keluhan-keluhan seperti ini. Bagi para aktivis dakwah atau kader tarbiyah atau kader PKS barangkali keluhan model ini sering terungkap atau terdengar. Apa penyebab keluhan itu ? Penelitian ilmiahnya belum ada yang mengungkap. Tetapi jika diperhatikan keluhan seperti ini muncul sejak dakwah berpusing -maksudnya berputar- dalam putaran politik. Bahkan pada kasus-kasus tertentu menjadi akumulatif.

Karena politik menjadi akar, bagaimana mensikapinya ? Kita bisa saja berspekulasi. Spekulasi berikut bisa saja muncul dalam pikiran kita. Spekulasi pertama, total tidak berpolitik. Menarik kembali putaran politik dari dakwah. Spekulasi kedua, membangun jalan terpisah. Politik adalah politik. Dakwah adalah dakwah. Atau Tarbiyah adalah tarbiyah. Spekulasi ketiga, tersedia ruang untuk mengkompromikan ketegangan antara politik dan dakwah. Terlepas dari pilihan spekulatif mana yang akan dipilih perlu dipertimbangan sisi-sisi berikut. Sisi ideologi dakwah (fikrah). Ini bisa menjadi basis untuk menjawab pertanyaan, adakah kontradiksi antara dakwah dan politik dari sudut pandang ideologi dakwah ? Sisi kedua adalah realitas sosial politik (waqi’i) masyarakat saat ini. Ini bisa menjadi basis untuk menjawab pertanyaan, apa yang akan terjadi jika realitas dibiarkan berjalan tanpa usaha rekayasa sosial dakwah ? Sisi lain adalah kultur organisasi. Bagaimana organisasi mengelola perbedaan pendapat bagi para anggotanya ?

Secara pribadi pilihan ketiga mengenai tersedianya ruang kompromi antara dakwah dan politik, lebih layak dipertimbangkan. Bagaimana bentuk komprominya ? Saya sendiri tidak bisa menjawab. Berikut sekedar catatan-catatan tentang pilihan ketiga, sehingga tampak lebih visible.

Karakter Politik
Karakter politik adalah pragmatis, sebagaimana diungkap oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Karena kepragmatisannya orang yang besar dalam kultur kesalehan susah untuk menerima atau terlibat jauh di dalamnya. Ukurannya memang tidak selalu antara yang ideal dengan yang tidak ideal, kadangkala ukurannya antara memilih yang paling sedikit buruknya di antara yang buruk-buruk.

Bukan berarti mereka yang besar dalam kultur kesalehan tidak cocok menjadi politisi. Tetapi yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibn Khaldun itu adalah bagaimana menyiapkan kerangka berpikir yang tepat untuk partisipasi politik. Apakah ada basis intelektual yang bisa kita jadikan rujukan, sehingga tidak melanggar ideal-ideal yang kita yakini ? Adakah warisan intelektual yang bisa memberikan panduan untuk partisipasi dalam dunia yang pragmatis semacam politik ?

Dalam warisan intelektual kita pembahasan mengenai kaidah-kaidah fikih (qawaid al fiqhiyah) bisa dijadikan rujukan untuk mengurai masalah ini. Saya ingat membaca sebuah buku mengenai begitu banyak kaidah-kaidah fikih yang bisa kita jadikan acuan untuk membantu kita memahami permasalahan ketika dua madharat bertemu, ketika maslahat kecil bertemu dengan madharat yang lebih besar dll. Perbenturan nilai, perbenturan antar pilihan adalah kenyataan pragmatis; sedangkan kaidah-kaidah fikih memberi kita panduan pragmatis untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.

Membumikan Imajinasi Sejarah Kita
Ketika dakwah masuk ke dalam politik menjadi suatu hal yang wajar jika sebagian kader memegang jabatan kenegaraan tertentu. Sebagai implikasinya, sisi finansial mereka juga terangkat. Terlepas dari bagaimana kekayaan itu terakumulasi di tangan mereka, selama jelas-jelas tidak ada pelanggaran hukum yang bisa dibuktikan, peningkatan kekayaan ini menjadi satu hal yang wajar. Tetapi ini juga yang memicu keriuhan yang bernada mempertanyakan kepantasan seorang da’i, kader dakwah menjadi kaya raya. Jika masalah kekayaan terkait dengan standar kepantasan ini menjadi masalah yang lain. Argumen yang biasa diberikan untuk menyokong standar kepantasan tertentu bagi seorang da’i adalah contoh-contoh yang diberikan oleh generasi sahabat Rasulullah dahulu ketika memegang jabatan. Abu Bakar, Umar, Ali adalah prototipe pemimpin yang tidak mengutamakan dunia. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz (contoh dari generasi setelah mereka).

Argumen seperti ini tidak sepenuhnya tepat. Karena dari sejarah juga kita mendapati contoh yang lain. Kita mendapati Ustman tetap mempertahankan gaya hidup kaya rayanya sewaktu menjadi khalifah. Mu’awiyah ketika menjadi gubernur di zaman Umar juga memiliki gaya hidup mewah. Untuk masalah-masalah di luar kekayaan, kita mendapati Ustman banyak mengangkat kroni-kroninya untuk menduduki jabatan politik. Bahkan kita pun mendapati kenyataan sebagian sahabat mengobarkan peperangan untuk merebut kekhalifahan, ingat kasus perang shiffin. Sahabat juga terpolarisasi untuk mengikuti Muawiyah yang kaya raya [tentu saja dengan jabatannya kekayaan juga didapat] atau mengikuti Ali bin Abi Thalib yang memilih kemiskinan.

Kejadian atau pilihan-pilihan yang diambil oleh para sahabat itu, yang secara sepintas tidak sesuai dengan imajinasi idealis kita mengenai mereka, tentu saja tidak mencederai keutamaan mereka (keutamaan moral dan intelektual mereka). Penilaian terhadap mereka mengenai keadilan mereka sudah memasuki wilayah aqidah. Yang saya ingat dalam keyakinan aqidah kita (Ahlussunah) semua sahabat adalah adil. Jadi kita perlu membumikan imajinasi ideal kita kepada kenyataan-kenyataan personal atau sosial dalam sejarah kita.

Saya ingat membaca kisah Khalid bin Walid. Dalam sebuah peperangan Khalid bin Walid memenangkan peperangan tersebut, setelah perang selesai Khalid bin Walid langsung mengawini istri kepala suku lawan Khalid dalam peperangan itu. Ini suatu aib. Umar bin Khatab protes kepada Abu Bakar dan mengusulkan pemecatan Khalid. Tapi Abu Bakar tidak mengabulkan usul Umar. [Silahkan rujuk Kepahlawanan Khalid bin Walid, Abbas Mahmud Al Aqqad]. Bagaimana kita menilai Khalid ? Cacat seperti itu apa minghilangkan keutamaannya sebagai pahlawan Islam ?

Dilema
Saya ingat satu buku yang ditulis oleh John F. Kennedy, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Profiles of Courage. Dalam buku itu Kennedy menggambarkan keberanian yang dilakukan oleh banyak senator dalam sejarah Amerika untuk mengambil keputusan atau menentukan sikap politik yang tidak searus dengan keinginan massa pemilih mereka di negara bagian masing-masing. Misal, saya lupa nama senatornya, ketika terjadi perdebatan besar mengenai
masalah perbudakan di Amerika polarisasi antara yang pro dan kontra terjadi dan federasi Amerika terancam terpecah-pecah menjadi negara-negara mandiri. Muncullah polarisasi Union dan Confederation. Senator negara bagian selatan yang pro perbudakan dan confederation itu ternyata memilih untuk menggoalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan keinginan mayoritas di negara-negara di kawasan selatan Amerika. Tentu saja berdasarkan pertimbangan tertentu, yang paling utama adalah menyelamatkan kesatuan negara Amerika. Tentu saja tindakan tidak populer itu memicu kemarahan pemilihnya dan hiduplah ia dalam suasana terasing dan penuh dengan intimidasi.

Point utamanya adalah menentukan keputusan-keputusan politik sangat terkait dengan masalah memutuskan sebuah dilema. Jadi masalahnya tidak semata-mata cepatnya keputusan itu mesti diambil, tetapi dilema apa yang tengah dihadapinya. Ketika dihadapkan dengan kemauan massa pemilih dengan kesatuan atau keselamatan negara, mana yang harus dipilih ?

Kasus-kasus dilematis seperti itu banyak kita lihat. Ketika Belanda melakukan agresi untuk menduduki lagi Indonesia yang baru merdeka, pada saat bersamaan muncul pemberontakan DI/TII di beberapa kawasan Indonesia; kira-kira pilihan seperti apa yang harus diambil oleh para politikus Islam ketika itu ?

Dulu HAMAS tidak mau turut serta dalam perjanjian damai dengan Israel pada tahun 90-an dan tidak terlibat dalam pemilu dan pemerintahan. Kemudian tahun yang lalu tiba-tiba HAMAS ikut berpartisipasi dalam pemilu dan menang. Tiba-tiba saja kita juga terkejut HAMAS melakukan “futuhat” atau menduduki Gaza secara penuh, di tengah opini dunia yang tidak kondusif, boikot dsb. Salahkah pilihan HAMAS ? Saya pikir ini masalahnya menentukan pilihan dalam dilema, tidak bisa kita ukur salah tidaknya, barangkali ukurannya terkait dengan kepentingan utama apa yang dijadikan landasan munculnya keputusan itu.

Kalau memang keputusan politik yang diambil itu ditanggapi negatif oleh konstituen itu adalah pajak yang harus dibayar.

Mengeliminasi Sebab-Sebab Ketidakbermaknaan Tarbiyah

Bertahan dalam tarbiyah bukan perkara mudah. Ia adalah sebuah pilihan.
Sebagian orang sering membandingkan masa-masa tarbiyah sekarang dengan masa-masa tarbiyah dahulu. Kesimpulan  sederhana yang didapat kadangkala adalah tarbiyah saat ini dirasakan tidak seperti dulu. Cara romantik untuk memaknai ketidakbermanaan.

Problem yang dihadapai adalah hilangnya makna dalam tarbiyah. Maksudnya arti penting tarbiyah atau makna yang memotivasi  secara pribadi tidak lagi dirasakan. Domainnya bukan pada tingkat wacana atau pemikiran. Semua kader mengertilah mengenai pentingnya tarbiyah. Domain masalahnya ada di wilayah emosi, kepuasan hati dan pikiran.

Proses pengkikisan makna itu sendiri bisa disebabkan banyak hal. Bisa struktur bisa juga kultur atau kombinasi kultur yang tersalur lewat struktur. Apa yang selama ini muncul sebagai klik dan friksi, apa yang dikenali kader sebagai ghanimah politik, isu-isu yang muncul karena politisasi; memberikan imbas pada pengkikisan makna itu. Informasi mengenai hal-hal itu mau tidak mau akan masuk ke wilayah publik kader. Informasi itu mungkin pada awalnya kabur, tetapi seiring berjalannya waktu, ini akan membentuk opini negatif.

Atau juga bisa kita dekati dari teori hierarki kebutuhannya Maslow. Motivasi seseorang bergantung dengan pemenuhan kebutuhannya. Apa sih kebutuhan kader dalam tarbiyah ? Ruhiyah. Pemikiran. Relasi yang menumbuhkan.

Apa yang terjadi jika halaqah tidak memberikan stimulasi ruhiyah, tidak mendapatkan ilmu apa-apa, tidak ada kajian, tidak ada wacana atau bahkan anti dengan wacana ? Apa yang terjadi jika antara murabbi dan mad’unya kehilangan relasi yang menumbuhkembangkan atau justru mematikan pertumbuhan ?

Untuk mengurai ketegangan antara politik dan tarbiyah (dakwah) perlulah kita mengeliminasi sebab-sebab yang memunculkan ketidakbermaknaan tarbiyah itu.
[Kompilasi dan revisi dari pendapat pribadi dalam diskusi dalam milist pks-jakbar beberapa waktu lalu]

One thought on “Politik Sebagai Tertuduh : Mengurai Ketegangan Politik Dakwah

  1. setuju Bang, da’wah kan harusnya kita yang jaga. terutama unsur terkecil gerakan ini yang jangan sampai luntur cirikhasnya. hehe…seolah-olah kita terjangkit sindrom ‘katak rebus’ ya. Katak yang bingung kenapa bisa matang (padahal diceburin di air dingin), dan meminta untuk mematikan api. Padahal harusnya ada movement yang dia diambil ketika air sudah mulai tambah panas..

    Semoga berkah bang, selamat peluncuran wajah baru blognya. afwan sudah lama tidak silaturahim ke rumah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s